Enam puluh delapan tahun Indonesia telah merdeka. Usia untuk sebuah
bangsa yang semakin matang tersebut, tidak seharusnya menyurutkan
perjuangan masyarakat Indonesia untuk terus membangun dan mewujudkan
Indonesia yang maju dan sejahtera. Melalui pembangunan yang kuat dan
berkelanjutan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia, diharapkan
pada tahun 2045 nanti, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia
memiliki ekonomi yang kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil dan
berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul.
Untuk
mencapai misi besar bangsa Indonesia tersebut, fundamental ekonomi yang
kuat, merupakan salah satu syarat yang harus dibangun dan dipelihara.
Tahun 1998 telah membuktikan, bahwa kondisi fundamental ekonomi
Indonesia yang dinilai rapuh pada saat itu, tidak kuasa menahan gempuran
badai krisis ekonomi yang menerjang Indonesia, sehingga merontokan
hampir semua sendi kehidupan bangsa yang telah dibangun puluhan tahun.
Pengalaman pahit tersebut, tentunya harus dapat menjadi
pelajaran bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia. Apalagi ditengah
kondisi perekonomian globat saat ini yang penuh dengan ketidakpastian.
Bangsa Indonesia perlu mewaspadai imbas dari krisis keuangan yang
terpicu perkembangan di Eropa dewasa ini.
Pengelolaan fiskal
yang mengedepankan prinsip kehati-hatian menjadi satu hal penting yang
harus dilakukan secara tepat dan terukur. Pemberian stimulus fiskal
oleh Pemerintah kepada dunia usaha, perlu dilakukan secara hati-hati.
Kerjasama yang sinergis antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan, serta lembaga-lembaga
lainnya, perlu pula menjadi kekuatan yang harus diciptakan guna
membangun dan membuat sektor riil tetap berjalan normal, serta
mengendalikan situasi agar tidak terjadi gelombang pengangguran baru.
Kolaborasi
Pemerintah dengan dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan serta
lembaga-lembaga lainnya tersebut, perlu pula diwujudkan guna memberikan
proteksi untuk melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan
menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan paduan
itulah, ekonomi Indonesia diharapkan tidak goyah; tidak terjadi ledakan
pengangguran; inflasi tetap terjaga; dan indikator ekonomi lainnya juga
terkendali, tidak seperti halnya pada saat krisis ekonomi tahun 1998.
Menghadapi
gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan bagi bangsa
Indonesia dewasa ini, tentunya tidak mudah. Perlu langkah-langkah nyata
yang harus dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkokoh
fundamental ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh kehilangan peluang
sedikitpun dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu ini.
Penurunan ekspor harus dapat ditutup dengan peningkatan investasi di
dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan.
Biaya logistik harus terus diturunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan
usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan
disingkirkan.
Pengelolaan fiskal yang sehat sebagaimana
dikemukakan di atas, juga menjadi keharusan dalam menghadapi situasi
global saat ini. Persoalan angka subsidi yang terlalu besar dapat
mengurangi ruang gerak anggaran (fiscal space). Sehingga perlu
kiranya penataan kembali besaran subsidi dalam APBN, sehingga akhirnya
subsidi menjadi tepat sasaran dan tepat jumlah.
Pengendalian
subsidi BBM yang sehat ditengah naik turunnya harga minyak dunia, perlu
pula dilakukan tanpa harus merugikan rakyat. Pembatasan dan penghematan
BBM yang telah dicanangkan Pemerintah agar beban APBN dapat dikurangi,
harus terus diupayakan secara bertahap pencapaiannya. Sehingga, alokasi
subsidi BBM dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur
maupun sektor pembangunan ekonomi lainnya. Selain itu yang terpenting,
dengan pembatasan dan penghematan BBM tersebut, Indonesia dapat memiliki
Ketahanan Energi di masa mendatang.
Dalam pengelolaan fiskal
yang sehat tersebut pula, keseimbangan antara kebijakan fiskal yang
mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat
kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio defisit anggaran
terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Selain itu,
upaya peningkatan kualitas belanja Negara perlu terus dilakukan baik
melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan
penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran.
Langkah penting
lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan di sektor
pangan. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan berlangsung
dalam kurun waktu yang cukup lama. Langkah pemerintah untuk menyediakan
ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya
domestik perlu terus ditingkatkan. Upaya pemerintah untuk memperluas
dan meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan penyediaan
pangan pokok, utamanya beras, perlu terus didukung. Target penetapan
surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, harus dapat diwujudkan.
Mengimplementasikan
langkah-langkah tersebut, juga bukan tidak ada tantangannya. Tantangan
Indonesia sekarang dan ke depan adalah, bagaimana bangsa Indonesia dapat
beradaptasi dengan perubahan zaman; bagaimana infrastruktur harus
diperluas; iklim investasi dan kepastian hukum harus dipastikan untuk
tidak menjadi kendala.
Tantangan berupa kesenjangan pembangunan,
baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih
tinggi, perlu secara terus menerus diturunkan. Upaya penurunan
kesenjangan tersebut salah satunya telah dilakukan Pemerintah melalui
penciptaan lapangan kerja formal, terutama melalui pembangunan industri
dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI). MP3EI telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang
digerakkan oleh inovasi serta penguatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Sejak diluncurkan Pemerintah pada tanggal 27 Mei
2011, banyak yang telah dicapai dalam implementasi MP3EI. 135 proyek
pembangunan infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih
dari Rp 490 Triliun, telah dilakukan ground breaking. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, telah menjadi terobosan untuk menghindari middle income trap. Sehingga Indonesia luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah.
Penyelesaian
permasalahan kesenjangan antarwilayah, antar desa-kota, dan antarsektor
khusunya di wilayah Kawasan Timur Indonesia, telah dilakukan Pemerintah
pula dengan mengupayakan untuk mengatasi kemahalan harga, peningkatan
akses rakyat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
layak, menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta mengembangkan
pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal. Upaya
pemerintah tersebut perlu terus didukung, dan perlu diperluas dengan
keterlibatan serta peran aktif dari dunia usaha.
Tantangan yang
terkait dengan sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum
yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan telah menciptakan ketidakpastian,
ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya
kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan
berkualitas, harus dapat segera ditiadakan. Pemerintah Daerah perlu
mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam penciptaan kondisi iklim usaha
yang kondusif termasuk kepastian hukum tersebut. Hambatan-hambatan yang
ada di daerah perlu terus dikurangi. Pemerintah Pusat harus konsisten
dan tegas dalam mengevaluasi peraturan-peraturan Daerah yang tidak
mendukung atau menghambat investasi. Upaya penegakkan hukum yang tegas
juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasa aman dan
stabilitas dalam berinvestasi. Selanjutnya, kemudahan perijinan dengan
menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari
menjadi 17 hari yang telah dilakukan pemerintah, perlu dipertahankan dan
terus diupayakan percepatan waktunya, agar dapat terus bersaing dengan
negara-negara pesaing.
Investasi pembangunan dibidang
infrastruktur sebagai tantangan lainnya, sangat terkait erat dengan
iklim investasi yang menyejukkan dan kepastian hukum. Potensi dan
peluang yang terbentang luas di Indonesia dibidang infrastruktur,
sesungguhnya menarik bagi para investor. Inilah peluang emas atau “golden opportunity”
yang harus diambil dalam upaya meningkatkan ekonomi nasional.
Pembangunan dibidang infrastruktur tersebut selain dapat menjamin
keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi juga
memberikan manfaat dalam perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan
lapangan usaha baru.
Tantangan terberat dalam pembangunan
infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh
wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif
terbatas dalam APBN. Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini, Pemerintah
telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan
infrastruktur, tetap saja anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur
masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah juga
harus dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis
untuk belanja pegawai dan belanja rutin, apalagi pada Tahun Anggaran
2013, direncanakan pengalokasian transfer dana ke daerah sebesar lebih
dari Rp 500 triliun. Selain itu, keterlibatan BUMN dan Swasta untuk
bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui
konsep public private partnership (PPP), juga perlu diperluas
dan ditingkatkan. Apabila tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata
6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak
akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya.
Indonesia saat ini telah menjadi negara emerging economy, dan
menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Indonesia menjadi negara
berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang
secara bertahap berhasil diturunkan. Dengan mengatasi
tantangan-tantangan pembangunan ekonomi melalui implementasi
langkah-langkah kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai
bangsa, kita harus yakin dan percaya, pada saatnya nanti, kita dapat
memiliki ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil
dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul sebagaimana
kita cita-citakan bersama. Semoga.
