EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM

Apakah itu implementasi hukum? Yakni Pelaksanaan norma hukum dalam kasus/putusan/tindakan, atau hukum dalam keadaan konkrit (Law in concreto; Living law), menerapkan hukum dari Law in Book kepada Law in Action, apakah identik atau tidak identik?

Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masayarakat.  Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan (unworkable), atau bahkan –atas hal tertentu terbit Pembangkangan Sipil.

Menurut Yehezkel Dror, seorang pakar sosiologi hokum, “Adanya kesenjangan antara perilaku sosial masyarakat dengan norma hukum, menciptakan ruang “ketegangan” (tention), sehingga perlu penyesuaian  dengan norma yang baru”.

KORUPSI DAN PENANGGULANGANNYA

Istilah korupsi adalah merupakan satu istilah yang cukup populer akhir-akhir ini, khususnya setelah tumbangnya pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan berganti dengan pemerintahan reformasi dibawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan kuat dan pasti, bahwa keterpurukan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara adalah disebabkan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pada setiap tingkatan. Korupsi ini bukan hanya pada satu tingkat tertentu saja, akan tetapi korupsi ini sudah merambah, merajalela dan merasuki semua lini kehidupan, sehingga pencegahan dan pemberantasannyapun memerlukan langkah-langkah sistemik dan komprehensif.Salah satu lembaga independent yang bergerak dalam bidang penelitian ekonomi yang berasal dari Hongkong yang bernama Independent Commite Anti Corruption (ICAC), melansir bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara paling korup di dunia. Bahkan, belakangan menurut hasil survei Global Corruption Index, maupun International Country Risk Guide Index, tahun 1999 dan 2000, Indonesia menempati ranking ketiga dalam bidang korupsi di dunia. Sementera di level Asia, Indonesia menempati ranking pertama. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Transparancy International (TI) yang bermarkas di Berlin, bahwa 10 negara paling korup tersebut adalah Nigeria, Pakistan, Kenya, Bangladesh, Cina, Kamerun, Venezuela, Indonesia, Rusia dan India. Hasil survei tersebut tidak beranjak membaik, tetapi tetap saja menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia dan nomor 5 di dunia hingga tahun 2004 yang lalu.

Kriteria Ideal Pemimpin Negara | Syarat Calon Presiden RI

Syarat menjadi presiden itu tidaklah mudah, disamping kemapanan ilmu dan pengalaman, mental sebagai pemimpin juga sangat dibutuhkan. Semakin dekatnya pemilihan presiden 2014, rakyat Indonesia sangat menanti dengan penuh harapan, siapa kira-kira yang akan memimpin negeri ini. Siapa yang akan menghantar mereka pada perubahan dan pembaharuan? Lantas seperti apa kira-kira presiden terpilih itu akan memimpin, apakah ia akan menjadi pemimpin yang memandang sebelah mata rakyat yang ia pimpin, amanat penderitaan rakyat, atau ia akan mampu menjadi pemimpin yang bijak dan mengabdi sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dipimpinnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terus muncul. Lalu seperti apakah yang dibutuhkan negara kita untuk kepemimpinan masa depan?

Perbedaan Pelanggaran Dengan Kejahatan

Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat(Pipin Syarifudin,2000:93). Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) dimana Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran. Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno,2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentantangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdeliktern”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno,2002:71).Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.

Memberantas Korupsi dengan Teknologi

Korupsi telah menjadi laksana benalu yang menghisap sumber daya pertumbuhan bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat dengan tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Teknologi telah menunjukkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah. Apa kira kira peran yang dapat dimainkan oleh teknologi dalam pemberantasan korupsi. 

   

Word Economic Forum mengumumkan survey tentang factor factor yang berpengaruh pada pengembangan kegiatan usaha di Indonesia. Ada 15 faktor yang diindikasikan berpengaruh pada laju pengembangan kegiatan usaha: Inefficient government bureaucracy, Corruption, Inadequate supply of infrastructure, Access to financing, Inflation, Government instability, Policy instability, Tax regulations, Inadequately educated workforce, Restrictive labor regulations, Poor work ethic in national labor force, Crime and theft, Tax rates, Poor public health, Foreign currency regulations. Dari 15 faktor tersebut, hasil survei menunjukkan  bahwa korupsi menempati peringkat ke dua dengan persentase jawaban sebesar 16,0% dari responden survei. Tempat teratas ditempati oleh birokrasi yang tidak efisien sebesar 16,2%.  Hasil ini merupakan indikasi betapa besarnya dampak negatif korupsi dalam menghambat kemajuan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagai langkah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk memberantas korupsi. Salah satu factor yang perlu dimaksimalkan adalah peran teknologi.

Sistem Pemerintahan Ideal

Demokrasi yang kebablasan, inilah wacana yang santer terdengar belakangan ini yang kini tengah riuh dibicarakan di negeri Indonesia. Walau begitu ketika ditanya kenapa bisa kebablasan? Dimana letak dari batasannya(demokrasi)? Maka seakan terjadi dilematika sehingga tidak ada yang mampu menjawabnya. Telah nampak secara jelas kelemahan serta keabstrakan dari sebuah sistem hasil karya manusia yang sepertinya akan segera berakhir dengan sebuah kegagalan.

Pasar Tradisional Versus Mal

Ada diktum, “kalau anda ingin memahami budaya sebuah masyarakat, kunjungilah pasarnya”. Tentu yang dimaksud pasar itu adalah pasar tradisional. Bukan swalayan, hypermart ataupun ritel-ritel modern. Diktum itu mungkin ada benarnya.

Sebab, di pasar tradisional lah kita bisa melihat secara utuh budaya masyarakat setempat. Di pasar itu lah kita bisa melihat barang apa yang dikonsumsi masyarakat dan apa yang akan mereka masak untuk keluarga mereka.

Koruptor Membasmi Koruptor

Begitu marak tayangan mengenai koruptor di media elektronik dan media cetak selama ini, namun yang mengherankan adalah melihat perilaku mereka yang seolaholah tidak bersalah, malahan selalu tersenyum di depan kamera wartawan.

Koruptor atau dapat diidentikkan dengan maling memang hanya di Indonesia saja yang berlagak seperti selebritas, selalu dikejar wartawan.

Masalah korupsi memang sangatlah sensitif untuk dibicarakan. Korupsi di Indonesia bukan lagi membudaya, melainkan lebih dari itu, sudah menjadi seni berkorupsi, bahkan hampir menjadi bagian dari lifestyle. Kalau kita kaji secara etimologi saja, asalkata“korupsi” berasaldari bahasaLatin,“corruptio” dari kata kerja “corrumpere” yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok.

Gerakan Membangun Masyarakat Madani Indonesia

Gerakan membangun masyarakat madani Indonesia adalah sebuah pilihan tepat untuk menjadikan bangsa dan negara ini benar-benar segera meraih cita-citanya. Konsep “Masyarakat Madani Indonesia” ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bangsa Indonesia telah memiliki dan melaksanakan konsep itu. Konsep tersebut merupakan buah pemikiran para pendiri bangsa yang terdiri atas para tokoh dari berbagai kalangan yang cukup representatif mewakili semua elemen bangsa.

Istilah “Madani”dalam konsep ini, sebenarnya sudah diimplementasikan pada 14 abad yang lalu di Madinah, kota yang dipimpin oleh seorang utusan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad saw. Hasilnya sangat mengagumkan. Hanya dalam tempo 10 tahun, masyarakat Madinah berubah secara dramatis menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Keberhasilan itu diakui oleh berbagai kalangan, hingga bekas-bekasnya masih bisa dirasakan sampai sekarang ini.

Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang Berkualitas: Langkah dan Tantangan

Enam puluh delapan tahun Indonesia telah merdeka.  Usia untuk sebuah bangsa yang semakin matang tersebut, tidak seharusnya menyurutkan perjuangan masyarakat Indonesia untuk terus membangun dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.  Melalui pembangunan yang kuat dan berkelanjutan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia, diharapkan pada tahun 2045 nanti, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia memiliki ekonomi yang kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul.

Untuk mencapai misi besar bangsa Indonesia tersebut, fundamental ekonomi yang kuat, merupakan salah satu syarat yang harus dibangun dan dipelihara.  Tahun 1998 telah membuktikan, bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai rapuh pada saat itu, tidak kuasa menahan gempuran badai krisis ekonomi yang menerjang Indonesia, sehingga merontokan hampir semua sendi kehidupan bangsa yang telah dibangun puluhan tahun.     

Korupsi Bantuan Sosial

Alokasi dana bantuan sosial di kementerian, lembaga, pemerintah daerah menjadi salah satu sektor yang padanya paling banyak ditemukan penyelewengan, korupsi.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah tahun 2012 menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian belanja bantuan sosial (bansos). Kelemahan itu sudah dimulai sejak penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Bahkan, dalam hasil pemeriksaan tahun anggaran 2012, ditemukan Rp 31,66 triliun bansos yang bermasalah (Kompas, 13/6).

MEMAHAMI GOOD GOVERNANCE DALAM BERNEGARA

Konsep Dasar Good Governance

Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep Governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

Perubahan-Perubahan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Akibat Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia

Proses interaksi kekuasaan antara negara-negara tradisional ( kerajaan) milik pribumi dan kekuasaan Belanda dalam abad ke-19, menunjukkan dua perkembangan yang sangat berbeda. Di satu pihak tampak makin meluasnya kekuasaan kolonial dan imperialiasme Belanda; sedangkan di lain pihak terlihat makin merosotnya kekuasaan tradisional milik pribumi. Meluasnya kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia membawa akibat terhadap perubahan dalam berbagai segi kehidupan, seperti, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Koruptor, Hilang Iman

Dengan semakin banyaknya koruptor tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kita semakin gembira. Ini berarti kehadiran KPK memang satu satunya yang bisa mengurangi dan menyelamatkan uang negara dari gerusan para penjahat berkerah putih. Kehadiran KPK harus terus dipertahankan dan bahkan wilayah kerja dan keorganisasiannya mesti dikembangkan,misalnya hingga Tingkat Provinsi.

 

Bergembira bahwa KPK bisa menangkap koruptor, tapi kita  prihatin para koruptor yang tertangkap itu mereka adalah para cendekiawan, akademisi, kaum intelek, mereka yang sebelumnya dinilai teladan dan kaum agamis (orang yang memiliki ilmu agama).

 

Kalau kita telisik kenapa orang-orang seperti itu bisa menjadi koruptor, orang yang baik-baik menjadi penjahat atau orang yang kita sebut sebelumnya sebagai udztad atau kiayi bisa menjadi penjahat juga, sehingga disebut orang "bekas kiayi atau bekas udztad, orang yang sudah memiliki jabatan tinggi dan digajih sangat besar en toh masih nafsu korupsi, mungkin persoalannya terletak pada "nafsu keduniaan" yang tidak dikawal dengan sifat iman dan takwa. 

KESEJAHTERAAN SOSIAL: Hak Masyarakat & Kewajiban Negara

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Agustus 1997 telah menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Diawali dengan nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap Dolar AS, mengakibatkan kinerja kegiatan produksi menurun tajam karena sebagian bahan bakunya berasal dari luar negeri. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak perusahaan yang akhirnya harus gulung tikar. Tercatat sedikitnya dua puluh lima juta orang pengangguran baru yang dihasilkan oleh krisis ini. Tentunya terdapat puluhan juta jiwa yang menggantungkan

Telpon Penting di Kota Malang

Inilah Daftar Telpon Penting di wilayah Kota Malang :
Telepon Penting di Kota Malang

BIRO PERJALANAN WISATA, UMROH	No. Telp
PT. PRAKTIS TOUR & ORGANIZER	403800/Fax.403700
(tour, outbound, training, rafting, air softgun, paintball)
AREMA TRANSPORT (Sewa Mobil / Rent Car)	478866, 7080072
DARURAT	No. Telp
Polisi	199
Info Telepon	108
Ambulan	360118
PLN	123/355244/326034
PMK	362222
LAYANAN UMUM	No. Telp
PMI	364617
PDAM	716900
Info HIV/AIDS,NARKOBA	406878
YLK Malang	552941
KANTOR	161
LBH Malang	481867
Stasiun Kota Baru	362208
Term.Arjosari	493826
Bandara Abd. Saleh	458032
RUMAH SAKIT	No. Telp
RSU. Saiful Anwar	362101
RS. Lavalette	470805/482612
RS.RKZ Sawahan	362017/366033
RSI UNISMA	577205
RS. Panti Nirmala	331100
TAXI	No. Telp
Citra	495101
Bima	717171
Argo	490444
Mandala	474747

Madinah, Model Pemerintahan Islam Ideal

Pemerintahan Islam di Madinah sudah membentuk sistem pemerintahan daerah, hakim, dan politik luar negeri.

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat ataupun kepala negara (khalifah), tetapi di tangan syarak (aturan dan hukum Islam). Sementara itu, kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam.Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Semua pemikir Muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah SAW adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah SWT dan kepala negara Islam Madinah.

Ayo Berantas Korupsi Tanpa Ada Kepentingan Pribadi !!!

Dampak Inflasi Pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Inflasi merupakan kenaikan harga secara bersamaan atau secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi disebabkan karena munculnya tiga hal, permintaan meningkat sedangkan barang barang yang dicari terbatas, harga meningkat sedangkan produksinya minim, dan peningkatan jumlah produksi disertai dengan peningkatan permintaan. Dampak inflasi pada pembangunan perekonomian tentu ada. Apa efeknya?

Dampak dari Perekonomian Terhadap Inflasi

Beberapa dampak inflasi terhadap pembangunan perekonomian, sebagai berikut.

Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

PASANG naik dan surut hubungan pemerintah pusat dan daerah, memang tidak bisa ditampik terkait dengan model hubungan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menunjukkan dinamikanya masing-masing.

UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dianggap sangat sentralisitis (dalam arti serba pusat); UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir diawal reformasi ini, justru dianggap pula lebih desentralistis, sehingga kesan yang terbangun khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hubungannya kurang harmonis.Bahkan UU No 22 tahun 1999 ini, justru ambivalen, dalam arti di satu sisi UUD RI 1945 menganut sistem pemerintahan presidential, sedangkan dalam UU 22 itu bersifat parlementer, dimana kepala daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahannya kepada DPRD, dan apabila pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD, harus diperbaiki, namun setelah diperbaiki masih ditolak dapat berakibat pada pemberhentian kepala daerah.

Eksekusi Mati Koruptor Wanita Pertama China

Kejahatan wanita bernama Wang Shou Xin adalah penggelapan dan korupsi. China memang negara komunis tapi hukum memang dijalankan dengan tegas disana. Korupsi termasuk masalah berat yang sama beratnya dengan pembunuhan. Untuk itu orang China berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Sahabat anehdidunia.com hukum tidak memandang jenis kelamin sebab pelaku kejahatan pria atau wanita sama saja dimata hukum. Salah adalah salah tidak ada salah dibenarkan dan mencari alasan biar kelihatan benar.

Wang Shou Xin digiring keluar dari selnya di penjara

Berbeda jauh dengan di negeri ini dimana korupsi cuma hanya dikenakan kurungan badan dan itupun masih bisa dinegosiasi segala macam dan mencari alibiagar hukumannya ringan. Ditambah lagi tidak ada upaya menyita harta dan aset-aset pelaku korupsi (pemiskinan koruptor) padahal kejahatan mereka adalah kejahatan kemanusiaan.

SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Dalam era reformasi sekarang ini,kita sering mendengar tentang sistem ekonomi kerakyatan yang dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal.Pada tulisan sebelumnya kita membahas tentang sistem ekonomi neoliberal,dan sekarang mari kita membahas tentang apa sebenarnya sistem ekonomi kerakyatan itu?
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial

• berdaulat di bidang politik
• mandiri di bidang ekonomi
• berkepribadian di bidang budaya

Konsep Negara Kesejahteraan Madinah, Solusi atau Ilusi?

Telaah tentang konsep negara kesejahteraan Madinah “Madani”, atau yang lebih dikenal dengan sebutan masyarakat “civil society”, menjadi sesuatu yang menarik perhatian, baik aktivis pemberdaya masyarakat ataupun pemerhati pemberdayaan masyarakat. Tak pelak, topik ini seringkali menjadi bahan pembicaan atau tema diskusi formal maupun non-formal.

Konsepsi Masyarakat Madani

Menurut Tahir Azhary dalam bukunya Negara Hukum: Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa (Jakarta: Kencana, 2007), halaman 157, “Berdasarkan catatan sejarah diketahui bahwa Nabi Muhammad, SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Ada dua aktivitas sangat penting yang dilakukan setibanya di Madinah, yaitu mendirikan mesjid di Quba dan city-state di Madinah. Dua peristiwa tersebut membuktikan bahwa Nabi Muhammad, SAW telah melaksanakan dua macam doktrin Islam yang pokok, yaitu hubungan manusia dengan Allah, SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia.”

Pendekatan Budaya Dalam Pemberantasan Korupsi

Semakin disadari bahwa pendekatan formal konvensional selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah korupsi.  Usaha-usaha itu meski sudah dilakukan sejak lama, mulai dari pembentukan lembaga antikorupsi, bongkar pasang pejabat, hingga membuat kebijakan-kebijakan baru untuk menghadang korupsi.  Namun hasilnya masih jauh dari harapan.  Pada prakteknya korupsi masih saja terus berjadi dimana-mana.   Keberadaan korupsi seolah mengejek kita semua; makin diteriaki makin berani, makin ditekan makin menantang dan  makin dihadang makin melawan.  Pendeknya, korupsi bagai serdadu yang masih gagah berani.

Keberlangsungan pendekatan formal konfensional sepertinya masih baru sedikit beranjak dan belum dapat bekerja optimal sebagaimana yang diharapkan. Dipihak lain masyarakat tidak bisa menanti penyelesaian masalah korupsi dengan hanya mengandalkan pendekatan-pendekatan formal.  Dampak buruk korupsi sudah semakin menyesakkan dada rakyat dan sudah harus mendapatkan penyelesaian secepat-cepatnya.  Perlu ada terobosan-terobosan baru untuk memecah kebuntuan dan kemacetan dari pendekatan yang selama ini dilakukan.

Jangan Sampai Para Koruptor Dibiarkan !!!

Madinah, Model Pemerintahan Islam Ideal

Pemerintahan Islam di Madinah sudah membentuk sistem pemerintahan daerah, hakim, dan politik luar negeri.

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat ataupun kepala negara (khalifah), tetapi di tangan syarak (aturan dan hukum Islam). Sementara itu, kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam.Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Semua pemikir Muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah SAW adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah SWT dan kepala negara Islam Madinah.

Gerakan Anti Korupsi, Optimistis Menuju Kondisi Lebih Baik

Korupsi tidak membuat masyarakat sejahtera. Hal ini dikarenakan  tindakan korupsi merampas hak ekonomi masyarakat untuk hidup lebih baik. Birokrat sebagai abdi masyarakat seharusnya melayani rakyat, bukan  sebaliknya mendapatkan atau mengharapkan “kelebihan”  dari mayarakat. Demikian setidaknya yang dapat kita pantau dalam perbincangan publik sehari-hari.

Dalam dekade pasca reformasi atau sepuluh tahun berjalan upaya-upaya untuk mengurangi perilaku koruptif ini telah dilakukan. Hasilnya dapat kita lihat dalam pemberitaan korupsi yang marak di berbagai media, baik media cetak, online maupun media elektronik. Dalam pemberitaan ini tampak adanya aspek penegakan hukum terhadap perilaku korupsi. Kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diberitakan telah disidangkan, atau pelakunya dihukum dan dipenjarakan. Sayangnya dalam pemberitaan tersebut persepsi yang seringkali muncul adalah maraknya (kuantitas) tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini. Bukan aspek positifnya yaitu proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan korupsi ini.

Jaminan sosial sebagai perlindungan kegoncangan ekonomi global

Masyarakat Indonesia kemungkinan besar masih ingat masa-masa krisis moneter tahun 1997 yang memunculkan pergerakan reformasi 1998 di Tanah Air, serta memiliki efek ekonomi kepada banyak negara.

Pergolakan ekonomi tidak hanya krisis moneter 1997 saja, dunia ternyata masih diusik oleh krisis finansial yang disebabkan mandeknya "credit subprime mortgage" sektor properti di Amerika Serikat pada tahun 2008. Kemudian krisis utang negara-negara kawasan Eropa yang berdampak besar terhadap perekonomian global.

Sistem Pemerintahan Ideal

Demokrasi yang kebablasan, inilah wacana yang santer terdengar belakangan ini yang kini tengah riuh dibicarakan di negeri Indonesia. Walau begitu ketika ditanya kenapa bisa kebablasan? Dimana letak dari batasannya(demokrasi)? Maka seakan terjadi dilematika sehingga tidak ada yang mampu menjawabnya. Telah nampak secara jelas kelemahan serta keabstrakan dari sebuah sistem hasil karya manusia yang sepertinya akan segera berakhir dengan sebuah kegagalan.

Keabstrakan sistem inilah yang menjadi penyebab dari timbulnya problematika bangsa, tidak hanya satu dua bahkan kini telah menciptakan rentetan permasalahan seperti sebuah rantai masalah yang akan sulit di selesaikan sepenuhnya. Jika kita perhatikan setiap bangsa yang menganut sistem ini, semua memiliki pemahaman dan penerapan yang berbeda walau semua tetap mengatakan mereka menjunjung tinggi kebabasan pribadi, begitu juga apabila ditanyakan pada beberapa individu maka akan ditemukan perbedaan dalam pendefinisian sistem ini.

Korupsi vs Nasionalisme Bangsa

Nasionalisme adalah satu paham atau ajaran yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia dimana bahasa dan budaya menjadi unsur pengikat dalam melakukan interaksi sosial. Unsur pengikat inilah yang melahirkan kesadaran akan nasionalisme komunitas/rakyat Indonesia ketika berhadapan dengan lingkungan luar yang mengganggu.

Dalam sejarah Indonesia khususnya, nasionalisme masih sangat penting akan keberadaannya, Pertama, misalnya, sebagai ideologi pemersatu untuk melawan penjajah Belanda, atau Jepang, atau dalam melawan hegemoni neo-kolonilalisme. Dulu, kalau orang-orang di kepulauan Nusantara ini tersebar terus, tidak ada ideologi yang mempersatukan dan tentu dengan mudah Belanda menguasai kita.

Dampak Korupsi Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat

Korupsi merupakan permasalahan yang besar bagi bangsa yang besar seperti Indonesia ini. Dimana tindakan korupsi tersebut tentu telah banyak merugikan bagi bangsa Indonesia. Perilaku seseorang yang korupsi itu bagaikan pencuri yang mencuri hak orang lain atau bisa disebut sebagai mencuri di era modern. Faktanya di Negara Indonesia korupsi banyak terjadi dan diketahui berasal dari pemerintah itu sendiri, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan juga para penegak hukum yang tadinya bertugas menindak tindakan kejahatan seperti korupsi ini, akan tetapi tidak sedikit pula para penegak hukum yang terlibat tindakan korupsi.

Pemerintahan yang Bersih: Sebuah Utopia?

Ilustrasi pemerintahan yang bersih
Ketika seorang Umar bin Khattab yang memikul sendiri sekarung makanan untuk seorang janda yang mengkritiknya, ia sesungguhnya telah memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak. Tidak akan para bawahannya akan mendengarkan perkataannya bila pemerintahan Umar bin Khattab ini bukan merupakan pemerintahan yang bersih. Ketika rakyatnya kenyang, maka Umar akan menjadi seseorang yang paling akhir merasakan kenyang. Kalau rakyatnya lapar, maka Umar akan menjadi orang yang paling lapar.

Kepedulian Sosial dalam Islam

Kita terbang lima belas abad kebelakang. Di suatu tempat terlihat Rasulullah saw berkumpul bersama para sahabatnya yang kebanyakan orang miskin. Sekedar menyebut beberapa nama sahabat yang hampir semuanya bekas budak, yaitu Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, Bilal, Suhayb Khabab bin Al-Arat. Pakaian mereka lusuh, berupa jubah bulu yang kasar. Tetapi mereka adalah sahabat senior Nabi, para perintis perjuangan Islam.
Serombongan bangsawan yang baru masuk islam datang ke majelis Nabi. Ketika melihat orang-orang di sekitar Nabi, mereka mencibir dan menunjukkan kebenciannya. Mereka berkata kepada Nabi, “Kami mengusulkan kepada Anda agar Anda menyediakan majelis khusus bagi kami. Orang-orang Arab akan mengenal kemuliaan kita. Para utusan dari berbagai kabilah arab akan datang menemuimu. Kami malu kalau mereka melihat kami duduk dengan budak-budak ini. Apabila kami datang menemui Anda, jauhkanlah mereka dari kami. Apabila urusan kami sudah selesai, bolehlah anda duduk bersama mereka sesuka Anda.”

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari Sudut Etis Normatif Agama

Tekad bangsa Indonesia di era reformasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih (clean government), bebas kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 patut disambut baik semua pihak. Martabat pemerintah Indonesia dipertaruhkan oleh integritas kejujuran, harkat kemanusiaan pribadi pelaksana birokrasi dan segenap warga negara. Karena sebaik apapun aturan dibuat, amat tergantung pada disiplin sosial (termasuk aparat) yang terikat aturan tersebut. Demikian pula kewaspadaan terhadap korupsi cukup beralasan, karena hipotesis yang berlaku selama ini mengkorelasikan tingkat korupsi dengan bobot krisis ekonomi.

Pasar Tradisional Versus Mal

Ada diktum, “kalau anda ingin memahami budaya sebuah masyarakat, kunjungilah pasarnya”. Tentu yang dimaksud pasar itu adalah pasar tradisional. Bukan swalayan, hypermart ataupun ritel-ritel modern. Diktum itu mungkin ada benarnya.

Sebab, di pasar tradisional lah kita bisa melihat secara utuh budaya masyarakat setempat. Di pasar itu lah kita bisa melihat barang apa yang dikonsumsi masyarakat dan apa yang akan mereka masak untuk keluarga mereka.

Korupsi adalah Pelanggaran HAM

Indonesia, merupakan negara ke tiga terkorup di dunia. Mengejutkan memang, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia menjadi sorotan dunia tentang hal ini. Pemerintah sendiri dalam mengatasi masalah terpelik di negara ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Justru selama ini yang mengungkap kasus-kasus korupsi adalah LSM-LSM, malahan beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota LSh) mendapat pengakuan internasional atas jasanya mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sebenarnya masih banyak lagi kasus korupsi di negara ini yang belum terungkap, dari korupsi puluhan juta sampai trilyunan rupiah.

Kesenjangan Sosial di Sekitar Kita

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Biasanya penyebab kesenjangan sosial itu karena adanya perbedaan strata atau kedudukan. Sepertinya kaya dan miskin, pintar dan bodoh, dan lain sebagainya.